EXIM INDO

Data Bagi Haniwar Syarief Tentang PMK

1. Alasan utamanya bukan pada dpt harga lebih murah, tapi lebih krn kebijakan selama ini ketinggalan jaman shg menimbulkan monopoli (Haniwar, 2008).

Fakta : Apakah anda dapat mendefinisikan “kebijakan yang ketinggalan jaman” ? apakah yang anda maksud adalah kebijakan pemerintah mengenai importasi daging sesuai dengan surat edaran menteri pertanian nomor TN.510/94/A/IV/2001 tanggal 20 April 2001 tentang tindakan penolakan dan pencegahan masuknya PMK ke Indonesia? surat edaran yang dibuat oleh mentan periode sebelumnya berdasarkan analisa kebijakan para ahli peternakan dan peneliti di deptan, yang pada kalimat pertamanya tertulis “Berdasarkan laporan dari OIE…” ? Sampai detik ini OIE masih memasukkan PMK sebagai penyakit pada urutan nomor 1 dalam List A daftar penyakit menular, hal ini bukan tanpa alasan mengingat PMK sangat mudah menyebar tetapi proses eradikasi sangat sulit dan memerlukan waktu lama untuk dilakukan.

Ingat mengenai kasus menyebarnya virus PMK dari laboratorium merial di Inggris bulan agustus 2007? Padahal lab tersebut adalah Lab Bio Security Level 3 yang sudah memakai pengamanan berlapis. Ya, semudah itu virus PMK dapat menyebar. Apa yg terjadi jika dalam 1 kontainer daging misal, terdapat 3 atau 4 kg daging yang mengandung virus PMK? Jika Inggris dengan segala teknologinya tidak bisa menghentikan penyebaran virus PMK, apakah menurut anda Indonesia mampu menangani masalah penyebaran virus PMK?

Sama seperti cara kita mencoba menghentikan virus Flu Burung? Kalau kita sedikit saja meluangkan waktu untuk melihat pada kata “PMK”, dan tidak hanya pada kata “daging” maka kita akan mendapat data yang jelas mengapa kebijakan ini diberlakukan.

2. Faktanya adalah bahwa OIE (organisasi kesehatan hewan dunia) memang membenarkan impor dari daerah yg punya zone bebas penyakit PMK dan pastinya para pakar organisasi kesehatan dunia bukan orang bodoh, malah pastinya banyak yg lebih pintar dr Suhadji (Haniwar, 2008).

Fakta : Anda memang 100 % benar, para pakar organisasi kesehatan dunia bukan orang bodo, malah pastinya banyak yg lebih pintar dr Suhadji. Karena hal ini maka OIE masih memasukkan PMK sebagai penyakit pada urutan nomor 1 dalam List A daftar penyakit menular dan berdasarkan resolusi no XVII tentang Recognition of the Foot and Mouth Disease Status of Members yang mulai berlaku 27 Mei 2008 masih tetap memasukkan Brazil dan Negara-negara tetangga Brazil seperti Uruguay, Argentina, Colombia, dan Peru sebagai Negara–negara yang belum bebas dari PMK.

3. Kompas juga tidak pernah mengangkat kenyataan bahwa bahkan Australia, dan New Zealand (dua Negara bebas PMK) juga impor dari Brazilia (Haniwar, 2008).

Fakta : Mohon maaf untuk masalah yang satu ini kami belum pernah memperoleh data resmi sehubungan dengan issue importasi daging dari Negara Brazil yang berstatus belum bebas PMK ke dalam Negara berstatus bebas PMK yang pemasukan utamanya dari peternakan seperti Australia dan New Zealand. Tapi saya kira para pejabat resmi di kedutaan Australia atau New Zealand akan sangat tertarik dengan statement anda tentang issue ini, terlebih lagi jika anda memiliki data resmi.

4. Pastinya Kompas gak pernah memuat pendapat Prof Dr Malole yg mengatakan impor daging dr zone bahkan kompartemen yang bebas dr PMK adalah aman. Tentunya dgn mengikuti protocol yg ditentukan OIE (Haniwar, 2008).

Fakta : Benar sekali pendapat anda dan Prof Dr Malole mengenai importasi dari zone atau kompartemen bebas PMK adalah aman dengan mengikuti protocol yang ditentukan OIE. Apakah anda dapat mendefinisikan kalimat “sesuai protocol yang ditentukan OIE“ ? apakah anda pernah mengetahui jenis uji apa saja yang diperlukan untuk mendeteksi keberadaan virus PMK dalam daging, yang seharusnya dikerjakan oleh pihak negara pengekspor dan karantina negara pengimpor?

Apakah sejak tahun 1990 dimana Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi melalui resolusi OIE no XII tahun1990 sampai saat ini tahun 2008, pihak karantina pernah dan diperbolehkan melakukan uji deteksi PMK terhadap bahan daging dan olahan impor yang masuk melalui pelabuhan dan bandara? Silahkan anda mencari data mengenai uji apa saja yang pernah dikerjakan oleh karantina sehubungan dengan penyakit PMK.

5. Oya di dunia ini.. soal status Negara bebas atau gak bebas PMK gak penting lagi.. yg penting risk assessment , lalu adanya safety assurance , dan trace ability. Ketika para pakar melihat bhw itu semua ada ya sudah, gak peduli hanya satu slaughter house saja yg bias memastikan bahwa semua produk yg dikeluarkannya adalah pasti aman dan sehat maka orang boleh mengimpor dari situ. Slaughter house seperti ini yg disebut Compartment free PMK.

Nah bahkan Brazil sudah sampai pada zone free , yg wilayahnya bahkan jauh lebih luas dr Negara New Zealand.. Di sekeliling zone itu harus ada buffer zone yg memastikan bahwa sapi yg mungkin berpenyakit dr luar wilayah itu gak bisa masuk (mana pernah Kompas cerita ttg ini ??) (Haniwar, 2008).

Fakta : Benar sekali pendapat anda mengenai "yang terpenting adalah risk assesment dan safety assurance” banyak negara-negara yang sudah menerapkan analisa resiko ini terhadap importasi daging dari negara berstatus belum bebas PMK atau bisa juga yang diperhalus zona atau kompartemen bebas PMK.

Ada beberapa fakta yang menarik mengenai hal ini, sebagai berikut : Menurut laporan terakhir dari Europe Union Food and Veterinary Office, terdapat beberapa “kegagalan sistem” pada industri daging Brazil saat dilakukan kunjungan oleh para ahli dari Uni Eropa. Kegagalan tersebut meliputi kesalahan registrasi, identifikasi hewan, serta pengendalian pergerakan hewan, serta tidak adanya jaminan mengenai kemungkinan masuknya hewan yang terinfeksi PMK untuk dipotong dan di export dagingnya ke negara Uni Eropa. (22 April 2008, Steve Dube, western Mail).

Dalam laporan lain juga disebutkan bahwa tidak adanya ear tags untuk identifikasi hewan pada sapi yang akan dipotong sebelum memasuki RPH (29 Mei 2008, Western Morning News, The Plymouth UK).

6. Nah kalau orang melalui risk assement yakin bahwa ada safety assurance dan ada traceability sehingga selalu bisa dijejaki kembali kalau ada masalah.. lalu kita impor dari situ .. baru pendapaat orang pintar yg logis (Haniwar, 2008).

Fakta : Ada juga data menarik dari konsep “trace ability “ yang anda sebutkan sebagai berikut : Dalam laporan Europe Union Food and Veterinary Office juga disebutkan bahwa tidak adanya ear tags untuk identifikasi hewan pada sapi yang akan dipotong sebelum memasuki RPH ( 29 Mei 2008, Western Morning News, The Plymouth UK ).

Mungkin kita semua perlu untuk memperoleh cukup data untuk mampu mengambil keputusan yang pintar dan logis sebelum melakukan importasi. Data yang baik adalah data jujur yang diperoleh langsung dari lapangan, Anda pun dapat mencari data yang valid, seperti pada saat anda menangani kasus di Carrefour yang ternyata tidak mengakui surat Departemen Perdagangan mengenai Trading Term pada bulan Maret 2007.

7. Kompas juga gak mau mengerti dan tidak pernah mengemukakan bahwa selama ini daging asal India terus masuk di Kalimantan dan Sumatra yg diselundupkan dr Malaysia. Tapia apa faktanya… Apakah telah menyebabkan Sumatra dan Kalimantan terkena PMK… nggak kan ?? Padahal India hanya punya kompartemen bebas belum zona bebas (Haniwar, 2008).

Fakta : Benar sekali penjelasan anda mengenai banyaknya lalu lintas daging illegal ke Kalimantan dan Sumatra dari India dan Malaysia. Tetapi apakah anda yakin bahwa tidak ada kasus PMK di Kalimantan dan Sumatra? Sudahkah anda meneliti hasil surveillance yang telah dilakukan Deptan ? Dapatkah anda menjelaskan ketidak jelasan kasus PMK di Sumatra dan Jawa pada tahun 2007 ?

8. Buat Mas Patrick.., saya gak sembarangan bela Mentan, krn yg saya ajukan ada argumennya.. Katakanlah kebenaran walau siapa pun yg mengucapkannya. Masa kalau Mentan saya anggap benar nggak boleh di bela. Soal bela membela itu yg penting argumentasinya.. bukan soal orang nya tapi apa programnya katakanlah yg benar itu benar…siapaun yg mengatakannya (Haniwar, 2008).

Fakta : Pak Haniwar Syarif, kami sangat setuju dengan pernyataan anda mengenai katakanlah yang benar itu benar…siapapun yang mengatakannya. Andapun berhak membela Mentan sesuai dengan tanggung jawab dan profesi anda, sama persis seperti tulisan dan komentar anda pada Forum Pembaca Kompas pada tanggal 19 Januari 2007 untuk klarifikasi sosis tulang. “ Soalnya saya kebetulan adalah Direktur eksekutif NAMPA (National Meat Processor Association / Asosiasi Pengolahan Daging Nasional).

Tulisan ini, masih tulisan pribadi saya, walau jabatan direktur eksekutif NAMPA dan kesarjanaan teknologi pangan memang kebetulan melekat pada saya, Kalau statement NAMPA ya harus lewat prosedur kan.. “ ( Haniwar, 2007 )

9. Suryopratomo bilang bgt katanya Kompas mesti berpihak pd yg lemah pd rakyat kecil rupanya kepentingan Australia itu kepentingan rakyat kecil apapun yg dikatakan orang…akhirnya nalar kita jua yg bis amastikan setelah melihat semua data.. dan kita untung punya Pak Agus .. yg mau memuat berita yg bahkan menyerang Kompas.. dan berpulang pada penilaian kita masing masinglah menilai Kompas (Haniwar, 2008).

Fakta: Memang benar bahwa kita harus berpihak pada rakyat kecil. Apa definisi anda tentang “rakyat kecil” ? rakyat Indonesia yang lebih dari separuhnya berada di bawah garis kemiskinan? Para peternak dan petani? Para penjual bakso? Para pekerja di pabrik anda? Atau kita harus melihat dengan jelas semua data sebelum kita melakukan penalaran ?

Jika seandainya terjadi importasi daging dari Negara belum bebas PMK yang dagingnya disembelih secara syariat Islam, Halal, Sehat, Aman, dan juga lebih murah, ada 2 skenario yang mungkin terjadi dengan harga daging sekarang di Indonesia (sekitar Rp. 58.000 ). Daging yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh, Halal ) dan tidak terlalu mahal masuk Indonesia. Para pedagang mengambil daging Impor tersebut untuk dilakukan pengolahan menjadi berbagai macam produk daging atau dapat juga dijual langsung setelah dipacking. Misal saja setelah harga dasar importasi ditambah 5% bea masuk, 2,5% PPN, 10% keuntungan importer, dan 5% biaya lain diperoleh harga daging yang lebih murah Rp.20.000 (Haniwar 2008), sehingga harga daging impor di pasaran menjadi Rp.38.000.

A. Skenario 1 : Indonesia adalah surga bagi pedagang, karena kita semua sangat konsumtif. Di pasar tradisional yang sering dipenuhi oleh rakyat kecil, tidak pernah ada suatu hal yang namanya “penurunan harga” dari harga jual awal oleh para pedagang. Sehingga daging seharga Rp. 38.000 tetap dijual seharga Rp. 58.000. Siapakah yang memperoleh keuntungan ? apakah para rakyat kecil? Atau para pedagang ? Perlu bukti ? bagaimana dengan harga gas kita yang setiap bulan selalu melambung, setelah terjadi konversi gas dan minyak tanah tiba-tiba menghilang dari pasaran. “ Kalau harga gas kita yg ke Cina atau ekspor kenegara lainnya yg kontrak nya katanya hanya dibawah USD 3 per mmbtu , tidak naik.., kenapa utk industri dalam negri harus naik … ?? Kok yg dip eras bangsa sendirinya….?” Jadilah industri ngr lain maju,. Dan inustri kita terengah engah” (Haniwar, 2007)

B. Skenario 2 : Para pedagang di Indonesia adalah para pedagang yang nasionalis dan mau membela kepentingan rakyat kecil, maka harga daging di pasaran mengalami penurunan menjadi Rp.38.000. Konsumsi daging di Indonesia 30% Impor dan 70% adalah produksi peternak dalam negeri. Kenyataan yang ada bahwa dengan harga daging yang Rp.58.000, peternak Indonesia pun masih sulit memperoleh keuntungan yang cukup karena mahalnya harga pakan yang dikuasai oleh swasta. Hal ini juga yang menyebabkan sedikit peternak yang masih mau melakukan budidaya, mereka lebih suka melakukan usaha penggemukan karena dirasa lebih menguntungkan itupun dengan harga daging masih Rp.58.000.

Sekarang apa yang terjadi dengan para peternak lokal kita yang 70% itu dengan adanya penurunan harga daging? Yang terjadi adalah masyarakat akan beralih membeli daging Impor yang lebih murah dan dapat bergembira sesaat sebelum akhirnya para peternak memutuskan untuk berhenti beternak karena sudah tidak menguntungkan lagi dan beralih menjadi distributor daging impor. 10. yg disiarkan Cuma dr sudut nya Mangku, Siswono, Suhaji.., sedang alasan Mentan utk merasa bhw pembukaan ini aman tidak pernah dimasukkan dlm berita. Yg ada cuma, Menteri spa bertanggung jawab. Misalnya ya dia pasti siap bertanggung jawab.., tapi mengapa atau apa argumennya shg bernai punya inisiatip ini , nggak pernah masuk koran Kompas. Dikesankan hanya karena .. dr Brazil lebih murah. Padahal.. yg benar dia lbh murah dan tetap aman halal.. Nah kenapa Menteri berpikir ini aman halal dan sehat tidak pernah diuraikan oleh Kompas (Haniwar, 2008).

Fakta: Mungkin kita bisa sedikit melihat atas dasar apa terjadi komentar mengenai penolakan importasi daging. Mangku Sitepoe adalah ilmuwan PNS di IPB yang concern dengan PMK dan masih hidup dengan gaji PNS, Suhaji adalah PNS yang dilengserkan dalam hal penolakan kasus importasi daging, Siswono adalah pengusaha dan birokrat yang mencoba bertindak mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Anda dapat mengecek dahulu mengenai profil para penentang importasi daging ini.

Menurut anda apakah mereka menfapat keuntungan dengan jika terjadi penolakan atas importasi daging? Atau kita sedikit bermain logika : siapakah yang mendapat keuntungan dengan adanya importasi daging dari Brazil yang lebih murah ? apakah para pedagang? Atau yang pihak lain? Broker dan Fasilitator pedagang misalnya? Dimanakah peranan NAMPA dalam polemik importasi daging ini ?

Sekarang mengenai harga daging yang murah, jujur saja memang harga daging dari Brazil lebih murah. Mengenai masalah halal, apa definisi anda mengenai kata ”halal” ? daging dari hewan yang disembelih atas nama Allah SWT ? benar sekali. Tetapi jika daging yang disembelih tersebut mengandung resiko yang membahayakan masyarakat luas (PMK atau BSE ?), atau lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat, apakah masih masuk dalam kategori halal ?

11. Coba lihat satu baris saja : ” Berdasarkan perhitungan IVW, total kerugian akibat wabah PMK yang berlangsung lebih dari 100 tahun diperkirakan mencapai Rp 11,6 triliun ” Itu rugi 100 tahun Bayang kan rugi rakyat Indonesia 100 tahun , kalau harus beli daging lebih mahal Rp.20.000 aja dr seharusnya ini itungannya , konsumsi perkapota 1.7 kg , jumlah rakyat 240 juta , maka pertahun ; Rp. 20.000 X 240.jutaX1.7 = rRp. 8,160.000.000.000, kalau Cuma 30 persen yg diimpor , jumlah kerugian pertahun Rp. 2.720.000.000.000. Berapa jumlah nya utk 100 tahun ??? Kalau ini riil, bisa di kalkulasi sederhana (Haniwar, 2008).

Fakta : Kami pikir ada beberapa hal yang dapat dikutip dari pernyataan kali ini

A. Benar sekali bahwa kasus PMK pertama di Indonesia terjadi di daerah Malang, Jawa Timur pada tahun 1887. tahun 1980-an, kejadiannya terbanyak di pulau Jawa, namun demikian sejak kejadian wabah terakhir tahun 1983, maka pemerintah melaksanakan peningkatan upaya pengendalian penyakit yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua daerah. Upaya tersebut meliputi vaksinasi massal menggunakan vaksin homolog, monitoring dan evaluasi kekebalan pasca vaksinasi serta pengendalian laulintas ternak. Indonesia telah menyatakan bebas kasus PMK sejak tahun 1986, dan diakui OIE pada tahun 1990. Sehingga efektif program eradikasi PMK di Indonesia berlangsung selama 7 tahun mulai dari tahun 1983-1990.

Jadi program eradikasi PMK tidak dilakukan selama 100 tahun. Apakah anda pernah mencari data atau informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh para peneliti dan jajaran pegawai departemen pertanian selama masa 7 tahun itu? Usaha melakukan penelitian awal dalam mencari seed virus PMK asli Indonesia tahun 1983 yang ternyata berbeda dengan virus PMK periode sebelumnya sehingga harus dibuat vaksin baru karena vaksin PMK yang telah digunakan sudah tidak mampu lagi melindungi ternak sapi Indonesia.

Proses perburuan virus melalui puluhan surveillance ke seluruh wilayah di Indonesia dengan dana terbatas. Mereka melakukan semua hal ini hanya demi harapan membebaskan Indonesia dari PMK bukan demi memperhitungkan selisih harga daging !

B. Kerugian kita selama 100 tahun tidaklah sebesar 11,6 triliun. Ini hanya perhitungan perkiraan yang dibuat pada tahun 2003, mengenai berapa besar dana yang diperlukan untuk program 7 tahun pemberantasan PMK jika terjadi Outbreak pada tahun 2003. Menurut ketua umum pengurus PB-PDHI Dr. Budi Tri Akoso, perkiraan biaya yang keluar dibutuhkan sebesar Rp.11,5 triliun untuk tahun 2003, dimana tingkat inflasi belum seperti tahun 2008 dan harga BBM masih berkisar Rp. 4000, belum seharga Rp.6000 seperti sekarang tahun 2008.

Nominal tersebut akan lebih bertambah jika disesuaikan dengan kondisi perekonomian tahun 2008, apalagi jika kita mencoba dengan logika buta mengkalikan jumlah tersebut dengan 100 tahun. Kami mohon maaf sekali perhitungan kalkulasi ini tidak pernah sederhana karena masih harus melihat kondisi ekonomi dan sosial terkini jika kasus PMK memang benar terjadi. Sekali lagi kami mohon maaf jika logika kami tidak bisa menerima perhitungan Absurd kerugian rakyat jika membeli daging murah selama 100 tahun versi anda.

C. Pertanyaan berikut kami serahkan kepada bapak Haniwar Syarif : dari mana negara kita tercinta ini memperoleh dana sebesar Rp.11,5 Triliun (hitungan tahun2003) jika terjadi kasus PMK di Indonesia ? dapatkah kita memperoleh kompensasi program pemberantasan PMK dari selisih harga daging ? 12. Ada apa Pak Andi Surudji ?/ Ucapan bebas PMK adalah prestasi monumental , itu apa maknanya sih .. ? bahwa karena prestasi itu rakyat jadi susah harus beli mahal, dan peternakan sapi kita terus terpuruk.. Ayo pak Surudji jawab pertanyaan saya, (Haniwar, 2008).